Honeste Veritatis

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Tanjung Balai

2024-06-03T20:53:42+07:00

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana. Dengan adanya UU Nomor 35 Tahun 2009 dan penegakan hukum yang telah dilakukan Polres Tanjung Balai, diharapkan tidak marak lagi terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Faktanya, hingga saat sekarang ini masih marak terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Balai. Penelitian ini menganalisis mengenai maraknya terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Balai. Sehubungan dengan itu, penelitian ini dengan menggunakan Teori Pendekatan Pengaruh Lingkungan Sosiologis, Teori Ekonomi Klasik, dan Teori Anomie, difokuskan untuk menganalisis mengenai faktor penyebab maraknya terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Balai. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian juridis normatif holistik. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis, dengan menggunakan berbagai jenis data penelitian hukum, yang dianalisis secara deduktif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa secara garis besar ada 3 (tiga) faktor penyebab maraknya terjadi tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polres Tanjung Balai

Kendala Perlindungan Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Proses Penyidikan

2024-06-03T21:19:58+07:00

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki berbagai hak yang merupakan bagian dari HAM. Hak anak tentunya harus dipenuhi, sehingga tercipta perlindungan hukum. Demikian pula halnya bagi ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum di Kabupaten Taput. Fakta penegakan hukum dalam proses penyidikan, Penyidik terkendala memenuhi salah satu hak dari ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini menganalisis mengenai faktor penyebab kendala yang mengakibatkan tidak terlindunginya hak anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyidikan. Sehubungan dengan itu, penelitian ini dengan menggunakan Teori Perlindungan Hukum, difokuskan untuk menganalisis mengenai faktor penyebab kendala Penyidik yang mengakibatkan tidak terlindunginya hak ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyidikan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian juridis normatif holistik. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis, dengan menggunakan berbagai jenis data penelitian hukum, yang dianalisis secara deduktif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor penyebab kendala Penyidik yang mengakibatkan tidak terlindunginya hak ke 7 (tujuh) anak yang berkonflik dengan hukum dalam proses penyidikan adalah disebabkan tidak adanya prasarana berupa ruang tahanan khusus bagi anak yang berkonflik dengan hukum

Perbandingan Pidana Denda Dalam Dua Rezim KUHP Indonesia

2024-06-03T21:27:58+07:00

Pidana denda sebagai salah satu jenis pidana pokok dalam Hukum Pidana Indonesia, telah menjadi salah satu bentuk pidana yang diterapkan sejak masa KUHP Belanda. Pemberlakuan KUHP Lama yang merupakan transplantasi KUHP Belanda menjadi Hukum Pidana Nasional, hingga lahirnya KUHP Nasional, eksistensi pidana denda sebagai salah satu bentuk pidana pokok, tetap dipertahankan. Penelitian ini menganalisis mengenai perbandingan ruang lingkup pengaturan pidana denda yang dirumuskan dalam 2 (dua) rezim KUHP. Sehubungan dengan itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis mengenai perbandingan ruang lingkup pengaturan pidana denda yang dirumuskan dalam KUHP Nasional dan KUHP Lama. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif, dengan meneliti perbandingan hukum mikro. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian juridis normatif holistik. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis, dengan menggunakan berbagai jenis data penelitian hukum, yang dianalisis secara deduktif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa ada persamaan dan perbedaan ruang lingkup pengaturan pidana denda, antara KUHP Nasional dengan KUHP Lama

Kedudukan Kesepakatan Perdamaian Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Melalui Pendekatan Keadilan Restoratif

2024-06-03T21:34:18+07:00

Perma Nomor 1 Tahun 2024 yang dibuat dan ditetapkan MA pada tanggal 2 Mei 2024, merupakan pedoman bagi para Hakim untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif, mulai dari jenis perkara, syarat, tata cara penerapannya pada tingkat persidangan, hingga pemuatannya didalam pertimbangan dan dalam amar putusan. Salah satu materi muatan yang diatur adalah mengenai kesepakatan perdamaian. Hakim tidak berwenang menerapkan pendekatan keadilan restoratif, dalam hal tidak ada kesepakatan perdamaian. Penelitian ini menganalisis mengenai pendekatan keadilan restoratif terkait perkara pidana, pasca dibuat dan ditetapkannya Perma Nomor 1 Tahun 2024. Sehubungan dengan itu, penelitian ini dengan menggunakan Teori Keadilan Restoratif, difokuskan untuk menganalisis mengenai kedudukan kesepakatan perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian juridis normatif holistik. Penelitian ini bersifat preskriptif analitis, dengan menggunakan data primer, yang dianalisis secara deduktif kualitatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kedudukan kesepakatan perdamaian dalam penyelesaian perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, baik sebelum dan sesudah pemeriksaan persidangan berlaku sebagai syarat absolut untuk dapat diterapkannya pendekatan keadilan restoratif. Kesepakatan perdamaian dijadikan pertimbangan Hakim untuk meringankan hukuman dan/atau menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa

Eksistensi Lembaga Pemasyarakatan Dalam Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kotapinang

2024-06-03T21:41:16+07:00

Lapas Kotapinang merupakan tempat pembinaan bagi WBP serta anak didik pemasyarakatan. Pada Lapas Kotapinang terdapat berbagai Petugas yang memiliki berbagai tugas dan fungsi. Dalam pelaksanaan pembinaan terdapat berbagai problem. Penelitian ini menganalisis mengenai pembinaan bagi WBP di Lapas Kota Pinang. Sehubungan dengan itu, penelitian ini difokuskan untuk menganalisis mengenai eksistensi Lapas dalam pembinaan WBP di Lapas Kotapinang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan berbagai jenis data penelitian hukum secara umum, yakni data primer, data sekunder, dan data tersier. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa eksistensi Lapas dalam pembinaan WBP di Lapas Kotapinang merupakan sebagai pembimbing dan pendidik, wali atau orang tua, pemeliharaan keamanan, dan sebagai komunikator dengan masyarakat, guna untuk mengatur agar pembinaan tersebut dapat berjalan dengan cepat dan tepat menurut program yang telah ditetapkan