Jurnal Regional Planning (JRP) merupakan jurnal yang diterbitkan oleh Program Studi Magister Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Simalungun yang berisikan tentang artikel ilmiah Perencanaan Wilayah dan Kota. Hasil penelitian yang diterbitkan dalam jurnal ini diharapkan dapat menambah khasanah pengetahuan di bidang Perencanaan Wilayah dan Kota serta menjadikan sarana bagi para profesional baik dari dunia usaha, pendidikan, ataupun peneliti untuk menyebarluaskan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang Perencanaan Wilayah dan Kota melalui publikasi hasil penelitian. Terbit Februari dan Agustus
Program Studi Manajemen Sekolah Pascasarjana Universitas Simalungun
Pengaruh Keberhasilan Pengelolaan UMKM Terhadap Pembangunan Wilayah Di Kelurahan Padang Merbau Kota Tebing Tinggi
Kelurahan Padang Merbau di Kota Tebing Tinggi memiliki potensi ekonomi lokal berbasis UMKM, namun keberhasilan pengelolaannya dipengaruhi faktor internal dan eksternal. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh keberagaman produk, kemampuan manajerial, tren konsumsi produk lokal, dan persaingan usaha terhadap keberhasilan pengelolaan UMKM dalam pengembangan wilayah. Metode yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif melalui survei terhadap 62 pelaku UMKM dengan analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS. Hasil menunjukkan seluruh variabel berpengaruh positif dan signifikan, dengan keberagaman produk dan kemampuan manajerial sebagai faktor dominan. Temuan ini memperkuat teori diversifikasi produk dan kapasitas manajerial sebagai penentu keberlanjutan usaha serta memberikan implikasi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan UMKM melalui pelatihan inovasi, akses permodalan, dan digitalisasi pemasaran
Copyright (c) 2026 Riski Winanda, M Ade Kurnia Harahap, Benteng H Sihombing (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pengaruh Persepsi Masyarakat, Implementasi Kebijakan, Dan Kendala Masyarakat Terhadap Keberhasilan Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kota Pematangsiantar (Studi pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar)
Pertumbuhan penduduk, perubahan pola konsumsi, dan rendahnya kepedulian lingkungan meningkatkan volume sampah rumah tangga di Kota Pematangsiantar. Meskipun telah diterbitkan Perda No. 11 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah, implementasinya belum optimal akibat keterbatasan fasilitas, minimnya sosialisasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh persepsi masyarakat, implementasi kebijakan, dan kendala masyarakat terhadap keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif eksplanatori dengan 400 responden yang dipilih melalui proportional stratified random sampling dan dianalisis menggunakan PLS-SEM. Hasil menunjukkan bahwa persepsi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap implementasi serta keberhasilan kebijakan, sementara implementasi kebijakan juga berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan. Kendala masyarakat berpengaruh terhadap implementasi, namun relatif lemah terhadap keberhasilan. Nilai R² sebesar 0,400 menunjukkan bahwa ketiga variabel menjelaskan 40% keberhasilan kebijakan, sedangkan 60% lainnya dipengaruhi faktor eksternal seperti fasilitas TPS, armada pengangkut, edukasi, dan peran swasta
Copyright (c) 2026 Sutiani Sutiani, M Ade Kurnia Harahap, Sarintan Efratani Damanik (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Strategi Mengatasi Dampak Tata Ruang Terhadap Psikologis Masyarakat Di Permukiman Padat Rawan Gempa Bumi
Penelitian ini menganalisis strategi penanganan dampak psikologis dan perbaikan tata ruang wilayah rawan bencana gempa bumi di permukiman padat, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Kawasan ini sangat rentan terhadap gempa bumi akibat letaknya di zona subduksi aktif, sebagaimana terbukti pada peristiwa gempa 27 Mei 2006 yang menimbulkan kerusakan fisik, sosial, dan psikologis yang luas. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui studi literatur, analisis dokumen kebijakan tata ruang, serta pemetaan zona rawan menggunakan software ArcMap 10.8. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak psikologis gempa sangat signifikan, meliputi stres akut, Post Traumatic Stress Disorder (PTSD), gangguan kecemasan, serta penurunan fungsi sosial dan kognitif masyarakat. Permasalahan tata ruang, seperti tingginya kepadatan bangunan tanpa jalur evakuasi dan minimnya ruang terbuka hijau, memperparah risiko korban jiwa dan menghambat proses pemulihan psikologis. Strategi penanganan yang efektif harus mengintegrasikan penguatan resiliensi psikologis berbasis komunitas, pemanfaatan nilai budaya lokal, serta penataan ruang yang adaptif terhadap risiko bencana. Kolaborasi lintas sektor, edukasi kebencanaan, dan optimalisasi ruang terbuka hijau direkomendasikan untuk mendukung pemulihan dan mencegah dampak serupa di masa depan. Penelitian ini menegaskan pentingnya sinergi antara aspek psikologis dan tata ruang dalam membangun masyarakat yang tangguh menghadapi bencana
Copyright (c) 2026 Dini Anggraeni, Reva Klaura Natalia, Daffa Yusuf Putra Irianto, Rega Ferdinan Syaputro, Annida Unnatiq Ulya, Septin Puji Astuti (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Upaya Penerapan Konsep Pembangunan Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan di Daerah Perkotaan
Pertumbuhan pesat di daerah perkotaan menghadirkan sejumlah masalah lingkungan, termasuk polusi, berkurangnya area terbuka hijau, dan ketidakaturan dalam penggunaan lahan. Maka dari itu, penting untuk menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan dan menjaga lingkungan guna menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan keberlangsungan ekosistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis upaya pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan di area perkotaan serta mengenali hambatan yang muncul dalam proses tersebut. Metode yang diterapkan adalah deskriptif kualitatif dengan cara meneliti berbagai sumber ilmiah yang relevan. Temuan kajian menunjukkan masih ada inkonsistensi dalam pelaksanaan RTRW dan RDTR, ketidakmerataan distribusi serta fungsi ruang terbuka hijau, serta kurangnya efisiensi integrasi transportasi dengan penggunaan lahan. Selain itu, efektivitas kebijakan ruang sangat dipengaruhi oleh kekuatan alat kontrol, koordinasi antara pemangku kepentingan, dan partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, perlu dilakukan penguatan regulasi, pengembangan kapasitas institusi, digitalisasi sistem perizinan berbasis tata ruang, dan kerjasama antara berbagai pihak untuk mencapai pembangunan perkotaan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan
Copyright (c) 2026 Siti Nurlaili Masripah, Asri Ulannisa Azzahra, Aulia Rohman, Siti Fadjarajani, Cahya Darmawan (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perencanaan Dan Penataan Sempadan Jalan Di Kawasan Universitas Simalungun Kota Pematang Siantar
Kajian ini dilakukan untuk merespons permasalahan tata ruang pada sempadan jalan di kawasan Universitas Simalungun yang mengalami kesemrawutan akibat pertumbuhan aktivitas sosial, ekonomi, dan pendidikan. Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi kondisi eksisting sempadan jalan, menganalisis kriteria perencanaan berbasis konsep livable street, serta menyusun rekomendasi desain penataan. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan tahapan observasi lapangan, pemetaan, serta diskusi kelompok masyarakat. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi eksisting terhadap standar peraturan PUPR No. 07/P/BM/2023 dan SNI 03-1733-2004. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jalur pedestrian belum memenuhi standar, terdapat ketidakteraturan penggunaan lahan sempadan jalan, serta minimnya fasilitas penunjang kenyamanan. Rekomendasi desain yang diajukan meliputi pengaturan ulang jalur pedestrian, penambahan street furniture, ruang hijau, serta tata parkir yang ramah lingkungan. Temuan ini menegaskan pentingnya perencanaan sempadan jalan terintegrasi untuk meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan citra kawasan pendidikan yang berkelanjutan
Copyright (c) 2025 M Ade Kurnia Harahap, Ummu Harmain, Sofian Purba, Viyona Leonita Sembiring, Riski Winanda (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bah Bolon Untuk Pengembangan Ruang Terbuka Hijau Berkelanjutan
Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Bah Bolon memiliki peran penting dalam mendukung ketersediaan ruang terbuka hijau (RTH) berkelanjutan di Kota Pematang Siantar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi pengelolaan DAS Bah Bolon, mengidentifikasi permasalahan utama, serta merumuskan strategi pengembangan RTH berbasis keberlanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik observasi, wawancara, dan studi dokumen, serta didukung analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan DAS Bah Bolon menghadapi beberapa persoalan, antara lain lemahnya implementasi kebijakan tata ruang, rendahnya kesadaran masyarakat, keterbatasan anggaran pemerintah, serta maraknya alih fungsi lahan di sempadan sungai. Meskipun demikian, terdapat peluang strategis berupa lahan kosong di sempadan sungai yang dapat direhabilitasi menjadi koridor hijau perkotaan. Strategi pengembangan yang diusulkan meliputi: rehabilitasi vegetasi bantaran sungai dengan tanaman lokal, penguatan regulasi dan penegakan hukum, pemberdayaan masyarakat melalui program lingkungan, kolaborasi multipihak, serta pembangunan infrastruktur adaptif terhadap perubahan iklim. Temuan ini sejalan mendukung pencapaian SDG 11 tentang Sustainable Cities and Communities. Implikasi penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan DAS Bah Bolon dapat menjadi fondasi pengembangan RTH berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan kualitas ekologis, tetapi juga memperbaiki estetika kota, memperkuat ketahanan sosial, dan membuka peluang ekonomi berbasis ekowisata
Copyright (c) 2025 Anggiat Sinurat, Benteng H Sihombing, Rameria Saragih, Ahmad Rizki Setiawan, Vandelina Pasaribu (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Implementasi Program Zero Waste Dalam Perspektif Ekonomi Hijau: Studi Kasus Kota Pematang Siantar
Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Pematang Siantar semakin kompleks seiring meningkatnya timbulan harian yang mencapai lebih dari 100 ton. Program Zero Waste yang dicanangkan pemerintah belum berjalan optimal akibat keterbatasan regulasi, infrastruktur, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis tantangan implementasi Zero Waste, mengidentifikasi peluang integrasi prinsip ekonomi hijau, serta merumuskan strategi kebijakan pengelolaan sampah berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, serta telaah dokumen pendukung. Data dianalisis dengan tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan sampah di Pematang Siantar masih bersifat parsial, belum terintegrasi, dan dominan berakhir di Tempat Pembuangan Akhir tanpa proses pemilahan. Meski demikian, terdapat potensi signifikan untuk menciptakan lapangan kerja hijau, menambah nilai ekonomi melalui daur ulang dan pengomposan, serta mendorong pertumbuhan lokal berbasis circular economy. Rekomendasi kebijakan mencakup penyusunan regulasi daerah terkait Zero Waste, penguatan koordinasi kelembagaan, pembangunan infrastruktur pengolahan berbasis komunitas, pemberian insentif bagi pelaku usaha hijau, dan kampanye edukasi publik yang masif. Integrasi konsisten antara Zero Waste dan prinsip ekonomi hijau diharapkan mampu menjadikan Kota Pematang Siantar sebagai model kota menengah dengan sistem pengelolaan sampah yang efisien, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus mendukung agenda pembangunan ramah lingkungan di Indonesia
Copyright (c) 2025 Ummu Harmain, M Ade Kurnia Harahap, Jef Rudianto Saragih, Muhammad Julio Arenda Sembiring, Jemmi Pernando Sembiring, Andre Andika Sinaga (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Sustainable Urban Development in Jakarta: Pentahenix and Public Perception Analysis
This study examines the complexities of urban planning and development in DKI Jakarta, a megapolitan facing infrastructural pressures and environmental challenges due to rapid urbanization. Employing a mixed-methods approach, this study analyzes development effectiveness by integrating the perspectives of Pentahelix model stakeholders through qualitative interviews with the quantitative perceptions of 400 public respondents. The quantitative results indicate that public satisfaction is significantly driven by pragmatic and directly experienced variables: Technology Innovation (β=0.348), which offers daily efficiency, and Public Participation (β=0.275), which fosters a sense of ownership. Conversely, fundamental variables such as Environmental Sustainability and Spatial Policy Effectiveness were not statistically strong predictors of general satisfaction, indicating a disconnect between expert priorities and public perception. The qualitative findings clarify this disconnect, highlighting a sharp gap between high-level policy design and on-the-ground implementation realities, as well as conflicting priorities among stakeholders. This research concludes the existence of a 'development paradox,' where short-term, pragmatic benefits more decisively shape public perception than long-term sustainability goals. To build a resilient city, the government must balance macro-strategic plans with tangible, inclusive wins that are directly felt by its citizens, transforming long-term objectives into currently relevant achievements
Copyright (c) 2025 Ahmad Ghazy Dananjaya (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Dampak Pengembangan Kawasan Wisata Alam Salbe Terhadap Sosial Dan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus: Nagori Togu Domu Nauli, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pengembangan kawasan wisata alam Salbe terhadap sosial dan ekonomi masyarakat di Nagori Togu Domu Nauli, Kecamatan Dolok Pardamean, Kabupaten Simalungun. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Sampel penelitian terdiri dari 30 responden yang merupakan pelaku usaha wisata dan masyarakat lokal yang terdampak langsung oleh pengembangan wisata, dipilih secara purpose sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan wisata alam Salbe membawa perubahan signifikan pada pola interaksi sosial, gaya hidup, serta peningkatan keterbukaan masyarakat terhadap budaya luar. Secara ekonomi, sekitar 12,09% peningkatan pendapatan ini dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar dari terciptanya lapangan kerja baru, dan diversifikasi sumber ekonomi yang mengurangi ketergantungan pada sektor pertanian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengembangan kawasan wisata alam Salbe memberikan kontribusi positif terhadap kesejahteraan masyarakat, namun juga menimbulkan tantangan.
Copyright (c) 2024 Ramainim Saragih, Wahyunita Sitinjak, Inciana Napitu (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Evaluasi Kepuasan Masyarakat terhadap Program 100 Hari Pemerintah Kota Bontang: Perspektif Partisipasi dan Pengelolaan Publik Tahun 2025
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelaksanaan 17 program prioritas dalam 100 hari pertama masa kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bontang pada periode 2025–2030. Penelitian menggunakan pendekatan campuran (mixed methods), menggabungkan metode kuantitatif dengan survei menggunakan Computer Assisted Web Interviewing (CAWI) dan kualitatif melalui Focus Group Discussion (FGD). Survei melibatkan 739 responden dari 15 kelurahan di Kota Bontang. Temuan menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat merasa puas terhadap program di bidang kesehatan, pendidikan, dan lingkungan. Namun, terdapat tantangan dalam koordinasi antarinstansi dan pengelolaan data sosial yang perlu diperbaiki untuk mendukung keberlanjutan program. Evaluasi berbasis partisipasi masyarakat terbukti menjadi alat penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik di daerah
Copyright (c) 2025 Syarifuddin Syarifuddin, Mikhael Edy Salamba, Palupi Setyo Hapsari (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Peran Sentra Industri Payung Geulis Sebagai Penggerak Ekonomi Lokal Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya
Sentra industri Payung Geulis yang terletak di Kecamatan Indihiang Kota Tasikmalaya adalah sebuah warisan budaya lokal yang memiliki nilai ekonomi besar dan dapat berfungsi sebagai penggerak ekonomi di daerah tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran serta potensi pengembangan sentra industri Payung Geulis dalam kerangka perencanaan tata ruang yang berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun industri ini masih beroperasi sebagai industri rumahan dan berada di daerah permukiman, kontribusinya dalam menciptakan lapangan kerja, menjaga keberlanjutan budaya, dan memberdayakan UMKM sangat berarti. Namun, sejumlah tantangan seperti minimnya dukungan infrastruktur, regenerasi pengrajin, dan masalah legalitas ruang masih menjadi hambatan yang harus diatasi. Penelitian ini merekomendasikan agar sentra industri Payung Geulis diintegrasikan dalam zonasi tata ruang sebagai kawasan industri kreatif dan budaya, serta penguatan digitalisasi untuk mendukung pemasaran dan kelangsungan industri tersebut. Dengan adanya kebijakan tata ruang yang tepat, industri ini berpotensi untuk tumbuh menjadi kekuatan ekonomi lokal sekaligus menjaga keberadaan budaya Kota Tasikmalaya
Copyright (c) 2025 Siti Nurlaili Masripah, Aulia Rohman, Sari Muna Laeliyah, Siti Fadjarajani, Cahya Darmawan (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Kebutuhan Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran Di Kabupaten Samosir
Seiring dengan penetapan Danau Toba menjadi Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, Kabupaten Samosir mulai berbenah diri dengan mulainya pembangunan-pembangunan yang masif. Pesatnya perkembangan fisik kota memerlukan rencana dalam pengendalian dari berbagai aspek termasuk perencanaan infrastruktur kebakaran wilayah. Penanganan kebakaran di Kabupaten Samosir masih menghadapi berbagai kendala, diantaranya. terlambatnya informasi yang diterima pihak terkait pada saat kejadian kebakaran, jarak tempuh ke lokasi yang jauh, padatnya permukiman serta sistem operasional dan kelengkapan sarana prasarana pemadam kebakaran yang terbatas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah dan sebaran sarana prasarana pemadam kebakaran yang dibutuhkan di Kabupaten Samosir. Data dianalisisn menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan spasial. Penentuan sarana dan prasarana menggunakan analisis spasial, menggunakan alat analisis arcgis teknik overlay dan buffering untuk mengidentifikasi hubungan antara suatu titik dengan area sekitar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diperlukan penambahan sebanyak 11 pos sektor dan 5 pos pemadam kebakaran, dimana masing-masing pos sektor membutuhkan 2 unit kendaraan pemadam kebakaran dan setiap pos membutuhkan 1 unit kendaraan pemadam kebakaran kapasitas 4000 liter, dan setiap pos membutuhkan personil sebanyak 2 regu (12 orang) serta hydran sebanyak 181 unit
Copyright (c) 2024 Ferdy Berger Simbolon, Ummu Harmain, Anggiat Sinurat (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Perencanaan Sistem Cluster Pengelolaan Sampah Dalam Mengurangi Penumpukan Sampah Di Kota Pematang Siantar
Pertumbuhan populasi, urbanisasi yang pesat, dan pola konsumsi yang meningkat telah menyebabkan volume sampah di daerah perkotaan menjadi semakin besar. Pengelolaan sampah di daerah perkotaan merupakan masalah yang semakin mendesak untuk diatasi dengan serius. Pertumbuhan populasi, urbanisasi yang pesat, dan pola konsumsi yang meningkat telah menyebabkan volume sampah di daerah perkotaan menjadi semakin besar. Akibatnya, sistem pengelolaan sampah yang ada seringkali tidak mampu mengakomodasi jumlah dan jenis sampah yang dihasilkan, mengakibatkan dampak lingkungan yang merugikan seperti pencemaran udara, tanah, dan air, serta masalah kesehatan Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem pengelolaan sampah berbasis klaster (cluster-based waste management) yang memanfaatkan teknologi pemusnah sampah (incinerator) pada setiap klaster, sehingga proses pengolahan dilakukan secara mandiri tanpa bergantung pada TPA di Kota Pematang Siantar. Metode penelitian ini meliputi pemetaan wilayah dan pembagian klaster, perancangan infrastruktur pengelolaan sampah, penerapan teknologi monitoring, edukasi dan pelibatan masyarakat, serta evaluasi sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem klaster ini mampu mengurangi timbulan sampah yang masuk ke TPA hingga 85% dan menurunkan penumpukan sampah di lingkungan masyarakat sebesar 65%. Keberhasilan sistem ini ditopang oleh kolaborasi multi pihak, dukungan teknologi, serta partisipasi aktif warga dalam proses pengelolaan sampah di tingkat lokal
Copyright (c) 2024 M Ade Kurnia Harahap, Ummu Harmain, Jef Rudiantho Saragih, Anggiat Sinurat, Benteng Sihombing, Ika Rosenta Purba, Hisarma Saragih (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Transformasi Penataan Ruang Daerah: Tantangan Dan Peluang Menuju Pembangunan Berkelanjutan
Perencanaan tata ruang merupakan instrumen penting dalam pengelolaan perkembangan perkotaan dan penggunaan lahan yang berkelanjutan. Urbanisasi yang pesat di Indonesia telah menimbulkan berbagai tantangan dalam tata ruang, termasuk perubahan fungsi lahan, ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan rencana tata ruang, serta dampaknya terhadap infrastruktur dan ketahanan pangan. Studi ini bertujuan untuk menganalisis dinamika perencanaan tata ruang di Indonesia dengan menyoroti faktorfaktor yang mempengaruhi perubahan penggunaan lahan serta kebijakan yang telah diterapkan dalam menghadapi tantangan urbanisasi. Metode penelitian yang digunakan mencakup tinjauan literatur dari berbagai jurnal dan sumber akademik terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urbanisasi memicu pertumbuhan kawasan peri-urban, yang sering kali tidak diimbangi dengan regulasi yang efektif, sehingga mengakibatkan ketimpangan sosial-ekonomi dan degradasi lingkungan. Selain itu, integrasi kebijakan tata ruang yang melibatkan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan pembangunan perkotaan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih holistik dan berbasis data dalam perencanaan tata ruang guna mengatasi dampak negatif urbanisasi dan meningkatkan ketahanan kota terhadap perubahan lingkungan
Copyright (c) 2025 Mochamad Ganza Baihaqi, R. Satria Bagus Giri Kusuma, Farrel Ananta Ozora, Tisar Ramdani Ajesbiah https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Kelayakan Pemekaran Kecamatan Medang Deras Kabupaten Batu Bara
Otonomi daerah telah memberikan kewenangan kepada daerah untuk membuat kebijakan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik dan kesejahteraan rakyat. pemekaran kecamatan merupakan salah satu bentuk otonomi daerah dan merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan karena dengan adanya pemekaran kecamatan diharapkan dapat lebih memaksimalkan pemerataan pembangunan daerah dan pengembangan wilayah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis kelayakan pemekaran Kecamatan Medang Deras berdasarkan PP 17 Tahun 2018 dan mendiskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat pemekaran Kecamatan Medang Deras serta aspirasi masyarakat. Analisis kelayakan pemekaran Kecamatan Medang Deras dilakukan berdasarkan kelayakan persyaratan dasar, persyaratan teknis dan persyaratan administratif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif deskriptif yang menggabungkan dengan studi literatur terhadap berbagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persyaratan dasar berupa jumlah penduduk minimal, luas wilayah minimal, usia minimal kecamatan, dan jumlah desa/kelurahan yang menjadi cakupan sudah memenuhi syarat. Persyaratan teknis berupa kemampuan keuangan daerah sarana dan prasarana pemerintahan dan persyaratan teknis lainnya terpenuhi namun indikator kesesuaian dengan RTRW belum memenuhi karena dalam Perda tidak memuat tentang rencana pemekaran. Persyaratan administratif yang mensyaratkan kesepakatan musyawarah desa yang dituangkan dalam bentuk surat keputusan sudah memenuhi syarat. Melalui BPD/LPM Desa/Kelurahan, ditampung aspirasi masyarakat yang juga menginginkan pemekaran Kecamatan Medang Deras sebelum rencana pemekaran dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Batu Bara. Dengan terpenuhinya persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif maka penelitian ini menyimpulkan Kecamatan Medang Deras layak untuk dimekarkan
Copyright (c) 2025 Ahmad Fadli, Ummu Harmain, Pinondang Nainggolan (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Evaluasi Kinerja Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Panombean/Pane Tongah Di Kabupaten Simalungun
Dalam meningkatkan jaringan irigasi diperlukan pengelolaan aset irigasi untuk menjaga keberlanjutan sistem irigasi. Terbatasnya data kondisi jaringan irigasi yang disediakan oleh pengelola irigasi menjadi permasalahan pemerintah dalam mengoptimalkan kegiatan operasi dan pemeliharaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aset jaringan irigasi, menganalisis kinerja jaringan irigasi Daerah Irigasi Panombean/Pane Tongah berbasis EPAKSI di Kabupaten Simalungun. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari 2024 dan berlokasi di Kecamatan Panombean Pane dan Pane Tongah Kabupaten Simalungun. Data diperoleh dari pengukuran, survei dan observasi langsung yang disimpan di server pusat. Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi kualitatif kuantitatif berbasis Elektronik Pengelolaan Aset dan Kinerja Sistem Irigasi (EPAKSI). Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Panombean/Pane Tongah memiliki saluran dan bangunan irigasi dengan kondisi lebih dari 50 persen mengalami kerusakan, mulai dari rusak ringan sampai rusak berat. Tingkat kerusakan paling tinggi terdapat pada tempat cuci pada saluran sekunder. Penilaian kinerja aset Daerah Irigasi Panambean/Pane Tongah secara kualitatif berada pada kondisi jelek dengan tingkat kerusakan rusak berat dan secara kuantitatif memiliki indeks kinerja sebesar 58,35% terhadap keseluruhan indikator utama fisik dan non fisik sistem irigasi. Rekomendasi penanganan perbaikan kerusakan yang bisa digunakan sebagai alternatif kebijakan dalam pengelolaan jaringan irigasi di Daerah Irigasi Panambean/Pane Tongah adalah kegiatan pemeliharaan berkala yang bersifat perbaikan berat dan penggantian aset yang mengarah pada kegiatan fisik Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Daerah Irigasi Panambean/Pane Tongah
Copyright (c) 2025 Esther Ria Aurora S, Jef Rudiantho Saragih, M Ade Kurnia Harahap (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Spasial Kesesuaian Fungsi Kawasan Sub Daerah Aliran Sungai Aek Pohon Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Mandailing Natal (Studi Kasus: Kecamatan Panyabungan)
Sungai Aek Pohon merupakan bagian tengah dari DAS Batang Gadis. Bertambah luasnya kawasan terbangun dan maraknya penambangan galian golongan c di lokasi ini dikhawatirkan akan mengakibatkan berkurangnya fungsi kawasan Daerah aliran sungai (DAS) Batang Gadis, khususnya Sub DAS Aek Pohon sebagai kawasan konservasi dan ketersediaan ruang terbuka hijau dan fasilitas pelayanan umum dan tidak sesuainya dengan Rencana Tata Ruang Mandailing Natal. Tujuan dari Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sebaran dan fungsi lahan dan kesesuaian fungsi lahan Sub DAS Aek Pohon yang berada pada Kecamatan Panyabungan terhadap RTRW Kabupaten Mandailing Natal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemanfaatan lahan Sub DAS Aek Pohon di Kecamatan Panyabungan didominasi sektor pertanian dengan luas 82,9% dari total luas lahan. Sektor ini meliputi sawah, perkebunan, ladang, kolam, kebun campuran dan hutan. Penggunaan lahan lainnya untuk pemukiman seluas 7,9 %, industri dan perdagangan seluas 1,3 % dan sisanya semak belukar dan sungai. Kesesuaian lahan di Sub DAS Aek Pohon pada Kecamatan Panyabungan terhadap Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Mandailing Natal memiliki dua kategori kesesuaian yaitu tinggi seluas 900,14 Ha, dengan pemanfaatan yang sesuai berupa pengembangan perkotaan, dan katagori kesesuaian lahan sedang dengan luas lahan sebesar 827,46 Ha, sesuai untuk kegiatan konservasi lahan
Copyright (c) 2025 Edy Syahputra Batubara, Jef Rudiantho Saragih, Tioner Purba (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Dampak Obyek Wisata Bukit Indah Simarjarunjung Terhadap Ekonomi Lokal
Obyek Wisata Bukit Indah Simarjarunjung (BIS) merupakan salah satu tujuan wisata yang berkembang di Kabupaten Simalungun. Adanya kegiatan wisata ini memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat seperti peningkatan pendapatan, peningkatan kesempatan kerja, dan peluang usaha. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh kegiatan wisata terhadap ekonomi lokal di Nagori Pariksabungan Kecamatan Dolok Pardamean Kabupaten Simalungun. Dampak ekonomi dianalisis menggunakan keynesian income multiplier dengan melihat dampak langsung, dampak tidak langsung, dan dampak lanjutan. Dari penelitian ini ditemukan bahwa keberadaan obyek wisata BIS memberikan memberikan dampak ekonomi secara langsung terhadap perekonomian masyarakat lokal dalam kategori kecil. Namun dampak ekonomi secara tidak langsung dan multiflier effect masuk dalam kategori besar
Copyright (c) 2025 Rielly Malau, Sarintan Efratani Damanik, Roeskani Sinaga (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Integrasi Perencanaan Wilayah Dan Pariwisata : Studi Kasus Pengembangan Villa Di Lembang
Pembangunan vila di Lembang berpotensi menjadi model pariwisata berkelanjutan yang dapat diterapkan di daerah lain. Dengan meningkatnya minat wisatawan terhadap akomodasi ramah lingkungan, Lembang dapat memanfaatkan peluang ini melalui penerapan praktik berkelanjutan yang mengintegrasikan perlindungan lingkungan, kesejahteraan sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan yang komprehensif, termasuk peraturan zonasi yang jelas dan insentif fiskal bagi pengembang, sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan yang tidak merusak ekosistem lokal. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi kunci untuk memastikan keberhasilan proyek. Dengan langkah-langkah strategis ini, Lembang dapat menciptakan destinasi wisata yang menarik dan bertanggung jawab, sekaligus memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan lingkungan. Hal ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat dalam mewujudkan pariwisata yang berkelanjutan
Copyright (c) 2025 Ahmad Ghazy Dananjaya, Wiwik Dwi Pratiwi https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Spasial Kesesuaian Fungsi Kawasan Daerah Aliran Sungai Bangop Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah (Studi Kasus: Kecamatan Sarudik)
Tujuan penelitian untuk mengetahui tingkat kesesuaian fungsi kawasan eksisting Daerah Aliran Sungai Bangop di Kecamatan Sarudik dengan rencana pola ruang RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah (2013-2033) serta mengetahui lokasi fungsi kawasan terbaik dalam kaitannya menghindari daerah rawan banjir di Kecamatan Sarudik. Penelitian dilakukan menggunakan metode analisis spasial berbasis sistem informasi geospasial. Teknik yang digunakan adalah teknik overlay dan scoring terhadap peta - peta yang dibutuhkan untuk mendapatkan informasi lokasi dan keterangan sesuai kebutuhan yang telah direncanakan sebelumnya. Fotometri dilakukan menggunakan drone yang hasil fotonya diolah untuk dapat dipergunakan sebagai peta dasar digitasi penggunaan lahan aktual di Kecamatan Sarudik. Penelitian mengenai sebaran dan kondisi daerah resapan Kecamatan Sarudik mendapatkan hasil bahwa terdapat kondisi daerah resapan tidak kritis 4.306,61 Ha (95,29%), dan kondisi daerah resapan kritis 212,75 Ha (4,71%). Tingkat kesesuaian fungsi kawasan di Kecamatan Sarudik dengan rencana pola ruang RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah (2013-2033) adalah Hutan Lindung (99,90%), Hutan Produksi Konversi (91.34%), Kawasan Perikanan (99,99%), Pemukiman (99,99%), dan Sempadan Sungai (70,04%). Sebagai upaya menghindari dampak banjir, diperoleh lahan seluas 242,07 Ha yang berada diluar daerah kerawanan banjir dan memiliki kondisi daerah resapan yang baik
Copyright (c) 2024 Ahyar Abdi Nasution, Jef Rudiantho Saragih, Ummu Harmain (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Spasial Kesesuaian Fungsi Kawasan Daerah Aliran Sungai Deli Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (Studi Kasus: Kecamatan Medan Maimun)
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut (1) untuk mengetahui kondisi daerah resapan di Kecamatan Medan Maimun, (2) Untuk menganalisis tingkat kesesuaian fungsi kawasan Daerah Aliran Sungai Deli di Kecamatan Medan Maimun terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah. Teknis analisis yang digunakan adalah analisis spasial dengan cara melakukan analisis tumpang susun (overlay) dan skoring. Analisis spasial potensi infiltrasi alami merupakan kondisi potensial, analisis ini dilakukan dengan cara melakukan tumpang susun (overlay) peta kelas kemiringan lereng, peta tingkat jenis tanah, peta curah hujan dan peta potensi air tanah dengan cara pemberian skor pada masing-masing atribut, penjumlahan skor dan pengkelasan skor potensi infiltrasi alami. Pembuatan dan pengolahan peta atau data spasial penutupan lahan kawasan daerah aliran sungai pada Kecamatan Medan Maimun dilakukan dengan cara melakukan klasifikasi penutupan lahan dan melakukan digitasi dengan menggunakan peta penginderaan jauh. Hasil analisis spasial reklasifikasi kelas kondisi daerah resapan aktual pada Kecamatan Medan Maimun diperoleh 2 kelas kekritisan lahan yaitu kategori resapan kritin (Rk) yang mempunyai luas 285,21 Ha dengan persentase luas 94,13 % dan kelas kekritisan lahan kategori resapan tidak kritis (Rt) seluas 17,79 Ha dengan persentase 5,87 %. Hasil analisis spasial kesesuaian antara penutupan lahan dengan rencana pola ruang RTRW Kota Medan diperoleh kesesuaian penutupan lahan seluas 285, 12 Ha dan ketidaksesuaian seluas 15,61 Ha
Copyright (c) 2024 Eko Fernando Agustinus Sitanggang, Benteng H Sihombing, Ummu Harmain (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Spasial Kesesuaian Fungsi Kawasan Daerah Aliran Sungai Tungka Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kondisi resapan kawasan DAS Tungka terhadap RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah dimana penggunaan lahan dan dinamika yang sangat pesat di Kecamatan Pandan dan Tukka mengindikasikan ketidaksesuaian penggunaan lahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Tapanuli Tengah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif yang menggunakan pengumpulan data seperti wawancara, survey lapangan dan dan studi pustaka terkait kondisi umum lokasi penelitian. Hasil analisis identifikasi sebaran daerah resapan pada kawasan DAS Tungka Kabupaten Tapanuli Tengah deskripsi baik pada tahun 2014 sebesar 5.151,60 Ha sedangkan pada tahun 2021 sebesar 4.849,06 Ha, normal alami pada tahun 2014 sebesar 910,54 Ha sedangkan pada tahun 2021 sebesar 736,93 Ha, mulai kritis pada tahun 2014 sebesar 482,50 Ha sedangkan pada tahun 2021 sebesar 483,39 Ha, agak kritis pada tahun 2014 sebesar sebesar 390,36 Ha sedangkan pada tahun 2021 sebesar 573,60 Ha, kritis pada tahun 2014 sebesar249,90 sedangkan pada tahun 2021 sebesar 541,92 Ha dan sangat kritis pada tahun 2014 sebesar 0,00 Ha sedangkan pada tahun 2021 sebesar 0,00 Ha. Hasil analisis identifikasi tingkat kesesuaian fungsi kawasan eksisting terhadap RTRW Kabupaten Tapanuli Tengah pada hutan lindung sebesar 971,54 Ha atau 91 %, perkebunan sebesar 79,90 Ha atau 21 %, permukiman sebesar 633,25 Ha atau 74 %, pertanian sebesar 131,45 Ha atau 22 %, hutan produksi sebesar 3.500,94 Ha atau 98 %, sempadan sungai sebesar 412,40 Ha atau 60 %, air sungai sebesar 21,76 Ha atau 59 %, tingkat kesesuaian terhadap semua pola ruang adalah 80 %.
Copyright (c) 2024 Ronal Richard Haposan Sibuea, Ummu Harmain, Simon H Sidabukke (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Spasial Kesesuaian Fungsi Kawasan Daerah Aliran Sungai Batang Toru Di Kecamatan Tarutung Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tapanuli Utara
Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru adalah salah satu DAS di Wilayah Sungai Sibundong Batang Toru. Lokasi penelitian ini berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Toru yang secara administrasi lokasi yang ditinjau berada di Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara. Kecamatan Tarutung merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tapanuli Utara yang berada pada ketinggian antara 900 - 1200 meter di atas permukaan laut. Penelitian ini menggunakan 2 jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengolahan data pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi Daerah Resapan di DAS Batang Toru di Kecamatan Tarutung Kabupaten Tapanuli Utara dan juga untuk menganalisis tentang kesesuaian fungsi lahan DAS Batang Toru di Kecamatan Tarutung terhadap RTRW Kabupaten Tapanuli Utara 2017 - 2037 yang didapat melalui scoring dan analisis overlay, sedangkan teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan alat analsis software ArcGis 10.3. Kemiringan lahan pada DAS Batang Toru beragam, dari datar (0-8%) sampai dengan sangat curam (> 40 %), kemiringan lereng datar dengan 5370,18 Ha adalah yang terluas. Ketinggian lahan pada DAS Batang Toru di Kecamatan Tarutung. Dari hasil overlay peta infiltrasi alami dan peta penggunaan lahan akan menghasilkan peta daerah resapan yang akan dioverlay terhadap Peta Rencana Tata Ruang Kabupaten Tapanuli Utara sehingga menghasilkan tingkat kesesuaian fungsi kawasan yaitu: untuk kawasan pada eksisting ada yang tidak sesuai sebesar 1304,76 Ha (7,47 %), pada katagori tidak kritis, dan seluas 1215,70 Ha (6,96 %), pada kategori kritis. Dan kawasan eksisting yang sesuai adalah seluas 13909,10 Ha (79,67 %) pada kategori tidak kritis, dan seluas 1029,89 Ha (5,90 %) Ha pada katagori kritis
Copyright (c) 2024 Junalius, Simon H Sidabukke, Ummu Harmain (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Analisis Spasial Kesesuaian Fungsi Kawasan Daerah Aliran Sungai Batang Kuis Dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Deli Serdang (Studi Kasus : Kecamatan Batang Kuis)
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui data spasial daerah resapan dan kesesuaian fungsi kawasan Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Kuis Kecamatan Batang Kuis. Parameter yang digunakan adalah kemiringan lereng, jenis tanah, curah hujan dan potensi air tanah. Langkah pertama dilakukan adalah membuat peta kemiringan lereng, peta jenis tanah, peta curah hujan dan peta potensi air tanah. Kemudian peta- peta tersebut dioverlay sehingga dapat diperoleh hasil infiltrasi alami yang akan dioverlay kembali terhadap tutupan lahan. Dari hasil overlay infiltrasi alami dan tutupan lahan akan menghasilkan daerah resapan yaitu pada kelas Baik seluas 106,54 Ha, Normal Alami seluas 287,16 Ha, Mulai Kritis seluas 59,03 Ha dan Agak Kritis seluas 143,37 Ha serta Tingkat Kritis seluas 77,05 Ha. Kemudian daerah resapan dioverlay kembali terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Deli Serdang (2021-2041), sehingga diperoleh tingkat kesesuaian fungsi kawasan yang sesuai seluas 196,11 Ha (29,13%) pada 2 (dua) kategori yaitu yang tidak kritis seluas 37,43 Ha (5,56%) dan kategori kritis seluas 158,68 Ha (23,57%), dan yang tidak sesuai adalah seluas 477,03 Ha (70,87%) pada 2 (dua) kategori yaitu tidak kritis seluas 415,30 (61,69%) dan kategori kritis seluas 61,73 Ha (9,17%)
Copyright (c) 2024 Hevietri Ida Lolyta Siregar, Jef Rudiantho Saragih, Tioner Purba (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Desa Massenrengpulu Kecamatan Lamuru Kabupaten Bone
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Massenrengpulu, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, serta faktor-faktor yang mempengaruhi peran tersebut. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif pada pengumpulan data. Teknik observasi, wawancara, dan analisis dokumen dan arsip digunakan untuk mendapatkan data yang diperlukan.Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan. Pertama, dalam analisis peran BPD dalam penyelenggaraan pemerintahan di Desa Massenrengpulu, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, BPD aktif dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Koordinasi yang terus-menerus antara pemerintah desa dan BPD memastikan kelancaran proses pembahasan dan pembuatan peraturan desa.Kedua, peran BPD sebagai penampung aspirasi masyarakat telah terlaksana sesuai harapan. BPD berhasil menjadi wadah yang efektif untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat terkait pembangunan desa. Keaktifan BPD dalam melakukan rapat internal dan berkoordinasi dengan pemerintah desa menunjukkan kelancaran dalam proses tersebut, sesuai dengan tujuan yang diharapkan
Copyright (c) 2024 Ahmad Rosandi Sakir, Humairah Almahdali (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Peran Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Kabupaten Toba
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ratio kewirausahaan adalah dengan melaksanakan program pengembangan kewirausahaan. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui dan menganalisis peran program pengembangan kewirausahaan dalam pengembangan usaha kecil menengah di Kabupaten Toba. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif deskriptif. Responden adalah pelaku UKMsebanyak 43 orang, berasal dari Kecamatan Balige dan Laguboti Kabupaten Toba.Data dianalisis menggunakan tabulasi data sederhana. Penelitian ini menyimpulkan bahwa program pengembangan kewirausahaan berperan dalam meningkatkan produksi dan pendapatan usaha, menyerap tenaga kerja serta memperluas kesempatan berusaha. Ke depan penyelenggara program perlu meningkatkan kualitas dalam pembinaan dan pendampingan yang merata dan berkelanjutan serta melakukan monitoring dan evaluasi
Copyright (c) 2023 Endang Christina, Ummu Harmain, Jef Rudiantho Saragih (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Kajian Kelayakan Pembentukan Sentra Peternakan Sapi Potong di Kabupaten Simalungun
Pembangunan subsektor peternakan merupakan bagian dari pembangunan sektor pertanian, yang memiliki nilai strategis dalam memenuhi kebutuhan bahan pangan yang terus meningkat.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelayakan pembentukan sentra peternakan sapi potong di Kabupaten Simalungun ditinjau dari aspek finansial dan non finansial. Alat analisis yang digunakan pada aspek finansial adalah revenue-cost ratio (r/c ratio), adapun aspek non finansial yang dilakukan adalah aspek teknik, aspek manajemen, aspek pasar, aspek hukum, aspek ekonomi dan sosial serta aspek lingkungan. Responden dalam penelitian ini adalah peternak yang mewakili kelompok ternak sejumlah 29 orang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan sentra peternakan sapi di Kabupaten Simalungun layak dilakukan ditinjau dari aspek finansial dengan nilai R/C sebesar 1,88. Demikian pula bila ditinjau dari aspek pasar, aspek ekonomi dan sosial dan aspek lingkungan, sedangkan aspek teknis, manajemen dan hukum masih perlu dibenahi
Copyright (c) 2023 Jico Sigiro, Ummu Harmain, Jef Rudiantho Saragih (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pengaruh Kebijakan Pembangunan Perumahan Pemukiman Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Wilayah Di Kota Pematangsiantar
Pengembangan wilayah di Kota Pematangsiantar sangat penting dilaksanakan untuk memenuhi wilayah perumahan pemukiman. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Pengaruh Kebijakan Pembangunan Perumahaan Pemukiman dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Wilayah di Kota Pematangsiantar. Kebijakan pembangunan perumahan pemukiman merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk memberikan fasilitas hunian bagi masyarakat. Sampel penelitian sebesar 100 rumah tangga. Penelitian ini menggunakan analisis Regresi Linier Berganda dan pengujian hipotesis dengan Uji-F dan Uji-t. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kebijakan pembangunan perumahan pemukiman dan partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap Pengembangan Wilayah Kota Pematamgsiantar. Dapat disimpulkan bahwa secara simultan kebijakan perumahan pemukiman dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengembangan Wilayah Kota Pematangsiantar. Untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perumahan pemukiman hendaknya RT, RW, RDTR, dan peraturan zonasi disosialisasikan melalui metode dan media
Copyright (c) 2023 Mispa Tarigan, Jef Rudiantho Saragih, Dadang Subarna, Ringkop Situmeang (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunaan Desa Di Desa Longkotan Kecamatan Silima Pungga - Pungga Kabupaten Dairi
Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Desa Longkotan Kecamatan Silima Pungga Pungga Kabupaten Dairi. Peranan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat merupakan program pemerintah desa yang bertujuan untuk memenuhi sarana Pembangunan Desa. Populasi penelitian ini adalah penduduk desa longkotan berjumlah 411 rumah tangga. Dengan mengggunakan rumus penarikan sampel, maka sampel penelitian sebesar 80 rumah tangga secara random sampling. Penelitian ini menggunakan analisis linier berganda dan pengujian hipotesis. Hasil Penelitian menyimpulkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh positif dan nyata terhadap Pembangunan Desa Longkotan di Kecamatan Silima Punggapungga Kabupaten Dairi dengan nilai Fhitung = 49.833 dan Ftabel = 2,47, diperoleh Persamaan regresi linier berganda: Y = 10,189 + 0,201X1 + 0,457X2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Partisipasi Masyarakat dapat menjelaskan variasi Pembangunan Desa Longkotan sebesar 56,4 %, sedangkan sisanya sebesar 43,6% lagi dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ikut diteliti dalam penelitian ini. Pembangunan Desa Longkotan di Kecamatan Silima Punggapungga Kabupaten Dairi sudah baik tapi masih perlu dibenahi dan ditingkatkan terutama pada aspek Pembangunan Fisik yang masih belum memadai, sumber daya manusia (SDM) yang belum memadai, program pembangunan desa masih cenderung diarahkan untuk kepentingan kelompok tertentu saja. Hubungan sinergitas antara pemerintah desa dengan lembaga masyarakat pedesaan perlu terus ditingkatkan karena merupakan energi besar dalam menunjang keberhasilan program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan pedesaan. Faktor pembangunan fisik, pendidikan dan kesehatan sangat strategis agar program pemberdayaan efektif dan efisien menanggulangi masalah kemiskinan dan kesenjangan di wilayah perdesaan
Copyright (c) 2023 Mida D Rajagukguk, Jef Rudiantho Saragih, Arvita Netty Sihaloho, Benteng H Sihombing (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Jalan, Pertanian Dan Kesehatan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Simalungun
Tujuan penelitian menganalisis pengaruh infrastruktur jalan, pertanian dan kesehatan terhadap Penapatan Asli Daerah di Kabupten Simalungun. Metode penelitian dengan menggunakan analisis regresi linier berganda, observasi yang digunakan (N) = 144. Hasil penelitian diperoleh pengaruh yang signifikan dan positif X1, X2, X3, terhadap Y. Simpulan variabel infrastruktur jalan, pertanian dan kesehatan memiliki pengaruh positif terhadap Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah mendorong kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah, maka pemerintah sebaiknya memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan infrastruktur jalan, pertanian dan kesehatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, maka diperlukan kebijakan - kebijakan yang dapat mendorong agar infrastruktur jalan, pertanian dan kesehatan dapat membantu peningkatan pertumbuhan ekonomi juga dirasakan oleh masyarakat
Copyright (c) 2023 Asima Sihombing, Tuahman Sipayung, Sarintan E Damanik, Pinondang Nainggolan (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0