Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jurnal Moralita : Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diterbitkan oleh Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Simalungun Pematangsiantar. Jurnal ini sebagai media informasi dan publikasi hasil penelitian, perkembangan teoritis, dan karya ilmiah mengenai pendidikan, pancasila dan kewarganegaraan, hukum, kearifan lokal, sosial politik dan pembelajarannya, khususnya pada bidang Pancasila dan Kewarganegaraan. Jurnal ini terbit dua kali dalam setahun yaitu pada bulan April dan Oktober
Program Studi Pendidikan dan Kewarganegaraan FKIP, Universitas Simalungun
PENGARUH KEAKTIFAN ORGANISASI TERHADAP ASPIRASI KARIR MAHASISWA FKIP UNIVERSITAS SYIAH KUALA
Keaktifan berorganisasi adalah keterlibatan aktif anggota dalam kegiatan dan operasional. Aspirasi karir adalah harapan ataupun tujuan seseorang terkait dengan perkembangan professional dan jalur karir mereka di masa depan. Tujuannya Untuk mengetahui gambaran keaktifan berorganisasi, mengetahui gambaran aspirasi karir dan pengaruh keaktifan berorganisasi terhadap aspirasi karir. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang menggunakan jenis penelitian asosiatif kausal Populasi peneltiian ini adalah seluruh mahasiswa aktif FKIP yang terlibat organisasi di dalam kampus dengan sampel 324 mahasiswa. Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan 2 skala psikologi yaitu skala keaktifan organisasi dan skala faspirasi karir dengan jenis skala likert. Analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dan analisis regresi liner sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keaktifan organisasi yang dimiliki mahasiswa berada pada kategori tinggi dengan persentase 50%, maknanya separuh mahasiswa mengikuti organisasi yang baik dengan aspek tertinggi dipengaruhi oleh akuntabilitas 50%. Kemudian pada tingkat aspirasi karir yang dimiliki mahasiswa berada pada kategori tinggi dengan persentase 91%, maknanya hampir seluruh mahasiswa memiliki aspirasi karir yang tinggi dengan aspek tertinggi dipengaruhi oleh tingkah laku sebesar 87%. Penelitian ini juga menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan dari variabel keaktifan organisasi terhadap aspirasi karir adalah sebesar 55%, besaran pengaruh tersebut termasuk tinggi.
Copyright (c) 2026 Dara Rosita, Hibatullah Nibraas, Martunis, Nurbaity (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
STUDI TOKOH TENTANG PROFIL UMAR BIN KHATTAB DAN KONTRIBUSINYA TERHADAP PERADABAN ISLAM
Umar bin Khattab bin Nafiel bin Abdul Uzza adalah sahabat Nabi Muhammad SAW dan khalifah kedua Islam yang termasuk dalam Khulafaur Rasyidin. Lahir di Mekkah dari suku Bani Adi Quraisy, 12 tahun setelah Rasulullah SAW, beliau bergelar Al-Faruq karena mampu membedakan kebenaran dan kebatilan. Awalnya penentang dakwah Islam yang keras, Umar masuk Islam pada Dzulhijjah tahun ke-6 kenabian sebagai Muslim ke-40 setelah membaca ayat Al-Qur’an dari adiknya, Fatimah. Beliau diangkat menjadi khalifah melalui metode thariqul ahad oleh Abu Bakar as-Siddik setelah musyawarah dengan sahabat senior. Kepemimpinannya ditandai oleh keadilan, ketegasan, visi jangka panjang, dan musyawarah. Kontribusi Umar meliputi pembentukan struktur pemerintahan modern dengan diwan, Baitul Mal, pemisahan yudikatif-eksekutif, kepolisian, dan majelis permusyawaratan; penegakan hukum yang independen; pengelolaan ekonomi melalui Baitul Mal dan pajak yang adil; program sosial bagi rakyat termasuk non-Muslim; serta ekspansi wilayah Islam ke Persia, Syam, Mesir, dan Afrika Utara. Semua kebijakan tersebut menjadi fondasi kemajuan peradaban Islam. Umar wafat pada 25 Dzulhijjah 23 H/644 M.
Copyright (c) 2026 Zahratul Aini, Jesmi, Azizah, Zaina Riska Putri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENERAPAN KEARIFAN LOKAL DALAM KONSERVASI EKOSISTEM DI ACEH: PERSPEKTIF PENDIDIKAN LINGKUNGAN
Kearifan lokal masyarakat Aceh telah lama menjadi faktor kunci dalam upaya konservasi alam dan mitigasi bencana di wilayah ini. Aceh, sebagai provinsi yang kaya akan keanekaragaman hayati dan rentan terhadap bencana alam, telah mengandalkan pengetahuan dan nilai-nilai lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi untuk mengurangi dampak negatif yang disebabkan oleh perubahan alam dan bencana. Tinjauan literatur ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis berbagai aspek kearifan lokal masyarakat Aceh yang berkaitan dengan konservasi alam dan mitigasi bencana. Studi ini menemukan 7 kearifan lokal masyarakat Aceh yang berkontribusi pada konservasi alam dan mitigasi bencana, antara lain; Smong, Keuneunong, Peruweren, Dedesen, Kejruen Blang, Khanduri laot, Adat Pula U. Tinjauan literatur ini menyimpulkan bahwa kearifan lokal masyarakat Aceh memiliki peran penting dalam upaya konservasi alam dan mitigasi bencana. Keterlibatan masyarakat lokal dalam perencanaan dan implementasi inisiatif konservasi dan mitigasi akan semakin meningkatkan keberhasilan dan keberlanjutan upaya-upaya tersebut. Dalam menghadapi tantangan global dan perubahan iklim, mengenali dan melestarikan kearifan lokal merupakan langkah strategis untuk mencapai keberlanjutan alam dan kehidupan manusia di Aceh dan sekitarnya.
Copyright (c) 2026 Iwan Fajri, Rusli Yusuf, Ridayani, Lia Sautunnida (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ANALISIS PERAN INDOKTRINASI PENDIDIKAN POLITIK DALAM KONTEKS PENDIDIKAN FORMAL DAN MEDIA DIGITAL
Tulisan ini mengkaji dinamika dan peran indoktrinasi dalam ranah pendidikan politik, khususnya dalam konteks pendidikan formal dan media digital di Indonesia. Penelitian ini bertolak dari keprihatinan atas praktik pendidikan politik yang kerap kehilangan karakter kritisnya dan bergeser menjadi alat penanaman ideologi secara sepihak. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif, artikel ini menganalisis bagaimana proses indoktrinasi dilakukan dalam sistem pendidikan, peran media massa dan media sosial sebagai agen indoktrinasi modern, serta dampaknya terhadap pembentukan identitas politik, nilai, dan perilaku peserta didik. Hasil kajian menunjukkan bahwa indoktrinasi memiliki potensi besar dalam membentuk kesetiaan ideologis tanpa ruang bagi nalar kritis, yang pada gilirannya dapat menghambat perkembangan demokrasi yang sehat. Meski demikian, resistensi terhadap indoktrinasi tetap dimungkinkan melalui penguatan kapasitas berpikir kritis, akses informasi yang beragam, dan lingkungan sosial yang inklusif. Artikel ini merekomendasikan perlunya pembaruan paradigma pendidikan politik yang lebih demokratis dan reflektif, guna menumbuhkan warga negara yang cakap dan berpandangan luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Copyright (c) 2026 Putra Kaslin Hutabarat, Intan Mai Yusfika, Kania Dwi Cahyani, Elen Meilani, Irfan Syahputra, Rahmat Alfatin (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
KEPEMIMPINAN KOLABORATIF SEBAGAI PRAKTIK KOMUNIKASI SOSIAL DI MADRASAH ALIYAH NEGERI: STUDI SOSIOLOGI KOMUNIKASI INTEGRASI MAHASISWA MBKM DALAM PEMBELAJARAN
Penelitian ini bertujuan menganalisis kepemimpinan kolaboratif sebagai praktik komunikasi sosial di Madrasah Aliyah Negeri dalam integrasi mahasiswa Asistensi Mengajar Merdeka Belajar–Kampus Merdeka (MBKM) pada proses pembelajaran. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang dilaksanakan di Madrasah Aliyah Negeri Kota Pematangsiantar. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen, kemudian dianalisis menggunakan analisis tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan kolaboratif dijalankan melalui komunikasi dialogis, pembagian peran yang dinegosiasikan, serta pendampingan berkelanjutan antara kepala madrasah, guru pamong, dan mahasiswa MBKM. Praktik tersebut mencerminkan mekanisme distributed leadership yang memungkinkan mahasiswa MBKM berperan sebagai mitra pedagogis tanpa mengganggu koherensi pembelajaran dan budaya madrasah. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan integrasi MBKM sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi kepemimpinan sebagai praktik sosial dalam institusi pendidikan berbasis keagamaan.
Copyright (c) 2026 Krissi Wahyuni Saragih, Sariaman Gultom, Imman Yusuf Sitinjak, Aris Suhendar, Nayla Anshari, Manat Hutapea (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT DI INDONESIA: ANALISIS NORMATIF ATAS BENTUK LARANGAN, KEWENANGAN KPPU, DAN AKIBAT HUKUMNYA
Penelitian ini menganalisis pengaturan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia, khususnya bentuk perjanjian dan kegiatan yang dilarang, kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, serta akibat hukum bagi pelaku usaha. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum utama meliputi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta ketentuan pidana yang berkaitan dengan persaingan curang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik persaingan usaha tidak sehat dapat berbentuk penguasaan produksi, penetapan harga, penghalangan pelaku usaha lain, pembeli tunggal, jual rugi, penetapan biaya produksi secara curang, dan persekongkolan. KPPU memiliki kewenangan menerima laporan, melakukan pemeriksaan, menilai kerugian, memutus perkara, dan menjatuhkan sanksi administratif. Namun, keberadaan regulasi belum sepenuhnya menjamin terciptanya persaingan yang sehat karena masih terdapat celah hukum, lemahnya konsistensi penegakan, dan perubahan pola bisnis. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan KPPU dan pembaruan regulasi diperlukan untuk mewujudkan keadilan ekonomi yang transparan, adil, kompetitif, dan berkelanjutan nasional.
Copyright (c) 2026 Sarles Gultom, Mery N. Sinaga, Novelina M.S. Hutapea, Desy Kartika Caronina Sitepu, Parlin Dony Sipayung, Jenriswandi Damamik, Elpina, Van Lodewijk Purba (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN DIGITAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
Penelitian ini bertujuan menganalisis kerangka perlindungan hukum terhadap konsumen dalam transaksi perdagangan digital di Indonesia serta mengkajinya dari perspektif hukum ekonomi (law and economics). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada, meliputi Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perdagangan beserta peraturan pelaksanaannya mengenai Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, secara normatif telah mengakomodasi perlindungan konsumen digital, namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa tumpang tindih kewenangan kelembagaan, lemahnya penegakan terhadap pelaku usaha lintas negara, dan rendahnya literasi digital masyarakat. Dari perspektif hukum ekonomi, regulasi perlindungan konsumen berfungsi sebagai instrumen internalisasi eksternalitas negatif akibat asimetri informasi sekaligus menjaga efisiensi pasar digital agar tidak menimbulkan kegagalan pasar (market failure). Penelitian merekomendasikan penguatan koordinasi lintas lembaga, optimalisasi mekanisme penyelesaian sengketa daring, serta peningkatan literasi hukum dan digital konsumen sebagai langkah strategis mewujudkan ekosistem perdagangan digital yang berkeadilan.
Copyright (c) 2026 Fajriawati (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
MODEL PEMBELAJARAN DEMOKRASI SUBSTANTIF DINAMIS DALAM PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN POLITIK PEMUDA
Pemuda merupakan salah satu elemen penting dalam pembangunan bangsa, khususnya dalam ranah politik. Namun, partisipasi politik pemuda sering kali dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti pengaruh keluarga atau dorongan finansial, sehingga menimbulkan keraguan terhadap tingkat kesadaran politik substantif mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan inovasi model pembelajaran pada Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran politik substantif generasi muda. Model pembelajaran ini dikembangkan dengan pendekatan sintaks AKTIF, yang mengintegrasikan isu-isu kontemporer, seperti pentingnya nasionalisme, patriotisme, dan urgensi partisipasi politik yang bermakna. Proses pembelajaran dirancang untuk melibatkan siswa secara aktif dalam memahami nilai-nilai demokrasi, keadilan, dan tanggung jawab sosial melalui metode yang interaktif dan reflektif. Melalui penelitian ini, diharapkan muncul pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membentuk kesadaran politik yang berorientasi pada kepentingan bersama. Selain itu, hasilnya diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan strategi pendidikan yang relevan dalam membangun generasi muda yang kritis, nasionalis, dan berintegritas.
Copyright (c) 2026 Apriya Maharani Rustandi, Cecep Darmawan, Karim Suryadi, Syaifullah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENANAMAN NILAI KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBANGUN ETIKA DIGITAL GENERASI MUDA DI ERA TEKNOLOGI INFORMASI
Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi, partisipasi, dan interaksi sosial generasi muda di era digital. Namun, transformasi tersebut tidak selalu diiringi dengan meningkatnya kesadaran etis dalam penggunaan ruang digital yang ditandai oleh maraknya penyebaran hoaks, ujaran kebencian, perundungan daring, serta rendahnya tanggung jawab dalam bermedia sosial. Penelitian ini bertujuan menganalisis pentingnya penanaman nilai kewarganegaraan dalam membangun etika digital generasi muda di era teknologi informasi. Penelitian menggunakan metode studi literatur (library research) dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui penelaahan berbagai jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan kewarganegaraan digital, etika digital, literasi digital, dan pendidikan karakter. Data dianalisis melalui proses identifikasi, klasifikasi, interpretasi, dan sintesis literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tantangan utama etika digital generasi muda meliputi penyebaran informasi palsu, perundungan daring, ujaran kebencian, serta rendahnya kemampuan berpikir kritis dalam menyikapi informasi digital. Kajian ini menemukan bahwa nilai kewarganegaraan yang mencakup tanggung jawab, toleransi, kejujuran, kepedulian sosial, dan penghormatan terhadap hak orang lain berfungsi sebagai fondasi pembentukan etika digital. Selain itu, penelitian ini menawarkan kerangka konseptual penanaman nilai kewarganegaraan berbasis Pancasila yang dilakukan secara integratif melalui pendidikan formal, keluarga, dan lingkungan sosial untuk membentuk warga digital yang kritis, bertanggung jawab, toleran, dan beretika. Etika digital merupakan bentuk aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam ruang digital sekaligus fondasi penting bagi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis di era teknologi informasi.
Copyright (c) 2026 Naia Sophianti (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI UPAYA MENJAGA TOLERANSI BERAGAMA DI MASYARAKAT MULTIKULTURAL
Indonesia sebagai negara yang memiliki berbagai macam budaya, agama, dan suku, memerlukan sikap toleransi yang tinggi agar dapat mempertahankan keharmonisan dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau bagaimana nilai-nilai Pancasila diinternalisasi dalam proses membangun serta memperkuat toleransi beragama di tengah masyarakat yang memiliki beragam latar belakang budaya dan agama. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, di mana proses pengumpulan data dilakukan melalui metode observasi dan wawancara semi-terstruktur. Subjek yang menjadi responden adalah tokoh masyarakat, tokoh agama, pendidik, serta anggota masyarakat yang dipilih dengan metode purposive sampling. Analisis data dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Pancasila dilakukan melalui pendidikan karakter di institusi formal, keikutsertaan dalam berbagai kegiatan sosial masyarakat, serta contoh teladan yang diberikan oleh tokoh agama dan masyarakat. Kegiatan sosial yang inklusif seperti kerja bakti dan musyawarah terbukti sangat efektif dalam meningkatkan toleransi di antara umat beragama. Meski demikian, masih ada berbagai tantangan, di antaranya rendahnya pemahaman masyarakat terhadap keberagaman serta penyebaran informasi negatif melalui media sosial. Dengan demikian, penginternalisan nilai-nilai Pancasila yang terpadu dan berkelanjutan merupakan alat penting dalam menjaga keterharmonisan kehidupan masyarakat yang majemuk.
Copyright (c) 2026 Tia Irawan, Zalfayna Salsabila Burhan, Sahda Alodia Kirana Salsabila, Ardan Rizky Pradana, Kholifah Al Rosyid Ulinnuha (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENERAPAN MODEL COOPERATIVE LEARNING BERBANTU CANVA SITE UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR MATERI NKRI DI SDN SUKARAJA 1
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh dominasi metode hafalan dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila materi NKRI, khususnya pengenalan provinsi di Indonesia, yang menyebabkan rendahnya hasil belajar siswa. Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi model cooperative learning dengan Canva Site sebagai media pembelajaran digital berbasis laman interaktif, yang belum banyak diterapkan pada materi NKRI di jenjang sekolah dasar. Penelitian bertujuan meningkatkan hasil belajar siswa kelas V SDN Sukaraja 1 Sumedang melalui kombinasi kedua pendekatan tersebut. Metode yang digunakan adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) model Kemmis dan McTaggart dengan dua siklus, melibatkan 31 siswa sebagai subjek penelitian. Instrumen pengumpulan data mencakup soal pretest dan posttest, lembar observasi modul ajar, serta rubrik penilaian kinerja mengajar guru. Hasil penelitian menunjukkan peningkatan nilai rata-rata secara konsisten dari 62,903 pada pretest menjadi 82,581 pada siklus I dan 92,258 pada siklus II, dengan persentase ketuntasan belajar yang meningkat dari 35,484% menjadi 77,419% dan 87,097%. Nilai N-Gain turut meningkat dari 0,415 menjadi 0,621, mengindikasikan efektivitas pembelajaran yang semakin baik. Temuan ini membuktikan bahwa integrasi Canva Site dan cooperative learning mampu menggeser orientasi pembelajaran dari hafalan menuju pemahaman berbasis visualisasi interaktif, sekaligus mendorong kolaborasi aktif antarsiswa.
Copyright (c) 2023 Farah Lestari, Nisa Nurpasa, Ramdhani Sandilah, Siti Nur Azizah, Rana Gustian Nugraha (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
INTEGRASI KEARIFAN LOKAL MASYARAKAT ADAT MUKIM ACEH DALAM KONSTRUKSI PENGETAHUAN KONSERVASI LINGKUNGAN UNTUK PENGUATAN ECO-CITIZENSHIP
Penelitian ini bertujuan menganalisis integrasi kearifan lokal masyarakat adat Mukim Aceh dalam konstruksi pengetahuan konservasi lingkungan untuk penguatan eco-citizenship. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus etnografi. Informan penelitian terdiri atas tokoh adat, perangkat mukim, guru, siswa, masyarakat lokal, dan akademisi yang dipilih secara purposive. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dokumentasi, dan studi literatur, kemudian dianalisis secara tematik melalui reduksi data, kategorisasi, dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat Mukim Aceh masih mempertahankan praktik konservasi lingkungan berbasis adat seperti perlindungan hutan, pengelolaan sumber air, gotong royong, dan penerapan sanksi adat terhadap perusakan lingkungan. Integrasi kearifan lokal dalam pendidikan lingkungan mampu meningkatkan kesadaran ekologis, partisipasi sosial, dan perilaku ramah lingkungan siswa. Penelitian ini menemukan bahwa kearifan lokal Mukim Aceh tidak hanya berfungsi sebagai warisan budaya, tetapi juga sebagai model pendidikan ekologis berbasis komunitas yang menekankan relasi spiritual, sosial, dan ekologis secara holistik. Temuan ini menjadi kontribusi utama penelitian karena menghasilkan rancangan model penguatan eco-citizenship berbasis adat lokal yang berbeda dari pendekatan pendidikan lingkungan konvensional yang cenderung bersifat teoritis dan kurang kontekstual.
Copyright (c) 2026 Puspita Annaba Kamil, Syahrul Ridha, Sanusi Sanusi, Lasri Lasri (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
POLEMIK ALOKASI DANA MBG DALAM APBN 2026: TINJAUAN KONSTITUSIONALITAS ANGGARAN PENDIDIKAN 20%
Penelitian ini bertujuan menganalisis polemik alokasi dana program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam APBN 2026 serta menilai konstitusionalitasnya terhadap ketentuan anggaran pendidikan minimal 20% sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif yuridis yang didukung studi dokumentasi dan analisis kebijakan. Hasil menunjukkan bahwa secara formal alokasi anggaran pendidikan tetap memenuhi batas 20%. Namun, secara substantif terdapat indikasi pergeseran fungsi anggaran akibat pembiayaan program MBG yang berpotensi menekan prioritas belanja pendidikan (crowding out). Analisis dokumen memperlihatkan bahwa porsi anggaran MBG cukup signifikan dalam struktur belanja negara, sehingga memunculkan perdebatan mengenai kesesuaian kebijakan dengan tujuan konstitusional pendidikan.
Copyright (c) 2026 Hilda Aulia, Kayla Chairunnisa, Putri Nurkhalifah, Zaenul Slam (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENELANTARAN ANAK SEBAGAI PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INDONESIA
Penelitian ini membahas penelantaran anak sebagai perbuatan melawan hukum dalam perspektif hukum perdata Indonesia. Persoalan utama yang dikaji adalah bagaimana penelantaran anak dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata serta bentuk pertanggungjawaban perdata yang dapat dibebankan kepada pelaku. Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui telaah terhadap KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia, dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelantaran anak memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan atau kelalaian, sifat melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal. Kerugian yang dialami anak mencakup aspek materiil dan immateriil, seperti hilangnya nafkah, pendidikan, kesehatan, rasa aman, dan kesejahteraan psikologis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hukum perdata dapat menjadi instrumen pemulihan hak anak melalui ganti kerugian, pemenuhan nafkah, rehabilitasi, dan perlindungan kepentingan terbaik anak secara substantif.
Copyright (c) 2026 Intan Pratiwi, Riduan Manik, Christian Daniel Hermes (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
ETNOBOTANI TUMBUHAN RIMPANG SEBAGAI OBAT TRADISIONALBERBASIS PENGETAHUAN LOKAL MASYARAKAT ACEH
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui cara pengolahan etnobotani tumbuhan rimpang sebagai tanaman berkhasiat obat berbasis pada pengetahuan masyarakat serta pemanfaatan etnobotani tumbuhan rimpang pada masyarakat Gampong Meunasah Papeun, Aceh Besar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data observasi partisipatif, wawancara (terstruktur), dan dokumentasi. sedangkan Penentuan sampel penelitian dilakukan dengan metode purposive sampling. Alasan peneliti menggunakan teknik purposive sampling karena sampel yang ditentukan oleh peneliti sesuai kriteria yang ingin diteliti.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat masih memanfaatkan berbagai jenis rimpang seperti jahe, kunyit, serai sebagai obat tradisional untuk mengatasi berbagai penyakit, seperti batuk, demam, meningkatkan imun tubuh, dan gangguan pencernaan. Pengolahan rimpang dilakukan secara sederhana melalui perebusan, penumbukan, penyeduhan, serta pengeringan, yang diwariskan secara turun-temurun. Pengetahuan ini mencerminkan kearifan lokal yang adaptif dan berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Namun, keberlanjutan praktik ini menghadapi tantangan berupa menurunnya minat generasi muda dan kurangnya dokumentasi ilmiah. Oleh karena itu, diperlukan upaya pelestarian dan pengembangan agar pemanfaatan tumbuhan rimpang tetap relevan dalam mendukung sistem kesehatan berbasis lokal.
Copyright (c) 2026 Lasri, Erna Fitriani Hamda, A’zizah, Era Maulia, Muhammad Safwan Jamil (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
POLARISASI POLITIK DALAM ERA MEDIA SOSIAL: KAJIAN BIBLIOMETRIK ETIKA KOMUNIKASI POLITIK DAN RELEVANSI SIYASAH SYAR’IYYAH
Penelitian ini mengkaji polarisasi politik dalam era media sosial melalui pendekatan bibliometrik serta menelaah relevansi prinsip Siyasah Syar’iyyah dalam etika komunikasi politik. Latar belakang penelitian berangkat dari meningkatnya peran media sosial dalam memperkuat echo chamber, filter bubble, misinformasi, dan disinformasi politik yang memperdalam perpecahan sosial. Metode yang digunakan adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan dukungan aplikasi Publish or Perish dan analisis visual bibliometrik menggunakan VOSviewer terhadap literatur periode 2015–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tema dominan dalam literatur global berpusat pada media sosial, fake news, political disinformation, algorithm, dan participation. Namun, integrasi nilai-nilai etika komunikasi Islam, khususnya Siyasah Syar’iyyah, masih sangat terbatas dalam diskursus akademik. Penelitian ini menegaskan bahwa prinsip keadilan, kejujuran, musyawarah, persatuan, dan tabayyun memiliki relevansi kuat sebagai landasan normatif untuk membangun komunikasi politik digital yang lebih etis, inklusif, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama
Copyright (c) 2026 Aris Suhendar, Krissi Wahyuni Saragih, Ahmad Bakri, Nurul Hikmah (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PANCASILA DAN RASIONALITAS KOMUNIKATIF: KRITIK HABERMASIAN ATAS KEBIJAKAN PENDIDIKAN NASIONAL INDONESIA
Artikel ini menganalisis krisis pendidikan nasional Indonesia sebagai krisis rasionalitas dan legitimasi kebijakan. Berbagai persoalan seperti komodifikasi pendidikan, ketimpangan akses, rendahnya kesejahteraan tenaga pendidik, terbatasnya partisipasi publik, serta ancaman terhadap kebebasan akademik menunjukkan dominasi rasionalitas instrumental dalam kebijakan pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi kepustakaan dengan kerangka teori rasionalitas komunikatif Jürgen Habermas dan nilai-nilai normatif Pancasila. Analisis menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan nasional cenderung didominasi oleh logika efisiensi, teknokratisasi, dan orientasi pasar yang berpotensi mengkolonisasi dunia-hidup pendidikan. Kondisi tersebut menyebabkan pendidikan kehilangan fungsi dialogis dan emansipatorisnya. Penelitian ini menawarkan integrasi teoretis antara Pancasila dan rasionalitas komunikatif sebagai paradigma alternatif untuk merekonstruksi kebijakan pendidikan nasional yang lebih dialogis, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan sosial. Pendekatan ini diharapkan mampu memperkuat legitimasi kebijakan pendidikan sekaligus mengembalikan pendidikan sebagai ruang pembentukan warga negara yang kritis, bermartabat, dan demokratis.
Copyright (c) 2026 Aluysius Hendra Wijaya, Katarina Krisjayanti (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
UPAYA MENANAMKAN NILAI NASIONALIME DAN PATRIOTISME UNTUK MENINGKATKAN KARAKTER PESERTA DIDIK MELALUI PEMBELAJARAN DI KELAS VII SMP SWASTA AL-WASLIYAH 40 BAHAPAL
Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya yang dilakukan guru dalam menanamkan nilai nasionalisme dan patriotisme pada peserta didik melalui proses pembelajaran. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dimana penelitian melakukan pengumpulan data dengan menggunakan observasi sekolah, angket pertanyaan, serta dokumentasi. Untuk menganalisis data dilakukan dengan merangkum hasil pengumpulan data untuk mencapai hasil kesimpulan jawaban penelitian. Upaya yang dilakukan guru dalam menanamkan nilai nasionalisme dan patriotisme pada peserta didik melalui proses pembelajaran adalah dengan mengajarkan bertingkah laku didalam kelas, mengajarkan dan menerapkan norma norma dalam Pancasila, serta memberikan wejangan tetap sikap dan nilai nasionalisme dan patriotisme dalam kehidupan sehari hari untuk peserta didik.
Copyright (c) 2025 Imman Yusuf Sitinjak, Sariaman Gultom, Christian Daniel Hermes, Humala Sitinjak (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENGARUH MODEL VALUE CLARIFICATION TECHNIQUE BERBASIS DILEMA MORAL TERHADAP KARAKTER PEDULI SOSIAL SISWA
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan model pembelajaran Value Clarification Technique (VCT) berbasis dilema moral terhadap karakter peduli sosial siswa dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila. Penelitian menggunakan metode kuasi-eksperimen dengan desain Nonequivalent Control Group Design. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelas eksperimen mengalami peningkatan skor rata-rata karakter peduli sosial dari 58,08 menjadi 76,31 dengan peningkatan sebesar 18,23. Sementara itu, kelas kontrol hanya mengalami peningkatan dari 61,42 menjadi 68,34 dengan selisih 6,93. Hasil uji t menunjukkan nilai t hitung sebesar 2,313 dengan signifikansi 0,025 < 0,05, yang menandakan adanya perbedaan signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol. Temuan ini menunjukkan bahwa penerapan model VCT berbasis dilema moral berpengaruh secara signifikan dan lebih efektif dibandingkan pembelajaran konvensional dalam meningkatkan karakter peduli sosial siswa.
Copyright (c) 2026 Dhea Dzissalamah, Kokom Komalasari, Iim Siti Masyitoh (Penulis) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
IMPLEMENTASI PANCASILA SEBAGAI DASAR HUKUM NEGARA DI ERA MODERN
Pancasila sebagai simbol identitas Bangsa, Pancasila berfungsi sebagai landasan bagi semua prinsip hukum lainnya yang krusial bagi pengembangan sistem hukum nasional di Indonesia. Pada masa kini, penerapan prinsip-prinsip Pancasila dalam undang-undang berfungsi sebagai sarana untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan, kemanusiaan, persatuan, ketuhanan, dan musyawarah sejalan satu sama lain dalam konteks perkembangan masyarakat dan global. Pancasila berfungsi sebagai acuan moral dan filosofis dalam pengembangan hukum, memastikan bahwa hukum sejalan dengan norma-norma sosial dan kesejahteraan umum masyarakat. Penguatan implementasi Pancasila dalam sistem hukum negara menjadi strategis demi terciptanya negara hukum berwatak Pancasila, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, meskipun dihadapkan pada tantangan politik dan ekonomi. Di era saat ini, penerapan prinsip-prinsip Pancasila mendorong kerja sama antara organisasi nasional dan masyarakat umum untuk membangun sistem hukum yang adil dan demokratis sesuai dengan cita-cita bangsa.
Copyright (c) 2025 Dzakiyya Nuraini Nasdiyanti, Khayla Natalia, Naila Ratu Azzahra, Salma Nur Asyifa , Supriyono (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
INTEGRASI NILAI DEMOKRASI DALAM PENDIDIKAN PANCASILA BAGI GENERASI ALPHA
Dalam dunia pendidikan yang terus berubah, penanaman nilai-nilai demokrasi dalam pengajaran Pendidikan Pancasila menjadi sangat esensial untuk membangun karakter generasi Alpha yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi sejauh mana relevansi integrasi nilai-nilai demokrasi dalam pengajaran Pendidikan Pancasila sebagai upaya untuk menghasilkan warga negara yang baik. Metode yang diterapkan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan menganalisis literatur dari jurnal akademik yang dipublikasikan dalam lima tahun terakhir (2019-2024). Teknik analisis data yang diaplikasikan dalam penelitian ini mencakup analisis konten untuk mengidentifikasi tema-tema kunci yang berkaitan dengan nilai-nilai demokrasi dalam pengajaran Pendidikan Pancasila, serta analisis naratif untuk memahami pengalaman dan pandangan siswa dalam proses pembelajaran yang demokratis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa dalam pengajaran Pendidikan Pancasila, siswa berperan aktif dalam proses yang demokratis, yang mendukung mereka untuk mengembangkan kesadaran sosial, keterampilan berpikir kritis, dan sikap toleran terhadap perbedaan. Dengan demikian, pengajaran Pendidikan Pancasila tidak hanya tertuju pada aspek pengetahuan, namun juga pada sikap dan keterampilan, untuk membentuk generasi yang paham dan menerapkan nilai-nilai demokrasi dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilai-nilai demokrasi dalam Pendidikan Pancasila merupakan langkah krusial untuk membangun masyarakat yang lebih adil dan inklusif.
Copyright (c) 2025 Alifia Hesty Yulita Putri, Ambiro Puji Asmaroini, Hadi Cahyono (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
HAK ATAS KEBEBASAN BERAGAMA SEBAGAI NON DEROGABLE RIGHTS DALAM PERSPEKTIF KONSTITUSI INDONESIA
Hak atas kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia paling mendasar dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun, termasuk saat keadaan darurat. Artikel ini membahas posisi strategis hak tersebut dalam konstitusi Indonesia serta tantangan aktual dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, teori hukum, praktik perbandingan internasional, dan putusan Mahkamah Konstitusi. Hasil kajian menunjukkan bahwa jaminan konstitusional dalam Pasal 28E, 28I, dan Pasal 29 UUD 1945, yang diperkuat melalui ratifikasi ICCPR, belum sepenuhnya terlaksana secara merata. Masih terdapat kendala berupa regulasi yang eksklusif, praktik birokrasi yang diskriminatif, serta tekanan sosial terhadap kelompok minoritas. Oleh karena itu, perlu langkah konkret dari negara untuk menghadirkan perlindungan hukum yang inklusif, selaras dengan semangat konstitusi dan nilai-nilai Pancasila. Kajian ini diharapkan menjadi kontribusi akademik dalam memperkuat jaminan kebebasan beragama di Indonesia secara berkelanjutan dan berkeadilan.
Copyright (c) 2025 Probo Pribadi S.M (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
MEMPERTIMBANGKAN ULANG STATUS PATRIOTISME FENOMENA #KABURAJADULU
Fenomena diaspora dalam seruan #KaburAjaDulu berada pada ketegangan antara patriotisme cinta tanah air dengan sikap yang sebaliknya sering kali dilabeli sebagai pengkhianat. Polemik tersebut didasarkan pada orientasi dalam melihat sisi positif dan negatif yang dapat berdampak pada Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah memberikan perspektif baru dalam menanggapi ketegangan status pengkhianat atau patriot dalam gerakan #KaburAjaDulu. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif melalui metode observasi non partisipatif dan kajian literatur dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa cara pandang negatif gerakan #KaburAjaDulu tidak mapan dan pelabelan “Pengkhianat” atau “Patriot” dalam konteks ini tidak relevan serta tidak memiliki justifikasi yang kuat.
Copyright (c) 2025 Euaggelin Valentin Messiya Dama, Alfred Brilian Bassang, Muhammad Hashbal Khairi, Dea Kristi Br Sebayang, Azzahra Pramitha Wiantasya, Faqih Harjiyo (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERAN AMANDEMEN UUD 1945 DALAM MEMPERKUAT SISTEM DEMOKRASI DI INDONESIA
Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah membawa perubahan signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, khususnya dalam memperkuat sistem demokrasi. Melalui empat tahap amandemen yang berlangsung antara tahun 1999 hingga 2002, terjadi pembatasan kekuasaan Presiden, penguatan peran lembaga legislatif dan yudikatif, serta pengakuan hak asasi manusia secara lebih jelas. Amandemen ini juga memperkenalkan mekanisme checks and balances yang lebih efektif, mengatur pemilihan umum langsung, dan memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah. Artikel ini menganalisis bagaimana amandemen UUD 1945 mencerminkan kebutuhan demokratisasi Indonesia pasca Orde Baru dan dampaknya terhadap tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan partisipatif. Hasil kajian menunjukkan bahwa amandemen tersebut berhasil memperkuat kedaulatan rakyat dan memperbaiki kualitas demokrasi di Indonesia, meskipun masih terdapat tantangan dalam implementasinya.
Copyright (c) 2025 Asti Cahya Dewi, Zaenul Slam (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN:MENINGKATKAN KESADARAN BELA NEGARA DARI KEPEDULIAN SOSIAL GENERASI MUDA
Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan menganalisis peran kepedulian sosial dalam meningkatkan kesadaran bela negara pada generasi muda. Kesadaran bela negara memiliki peran krusial dalam membangun dan mempertahankan keutuhan suatu negara. Namun, dalam era globalisasi ini, tantangan terkait kesadaran bela negara semakin kompleks, terutama di kalangan generasi muda yang cenderung terpapar pada pengaruh global.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi positif antara tingkat kepedulian sosial generasi muda dan tingkat kesadaran bela negara mereka. Generasi muda yang terlibat dalam kegiatan sosial, seperti pengabdian masyarakat, relawan, atau partisipasi dalam program-program sosial, cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang tanggung jawab mereka terhadap negara.Penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor yang dapat meningkatkan kepedulian sosial dan, pada gilirannya, meningkatkan kesadaran bela negara. Faktor-faktor tersebut meliputi pendidikan karakter, pengembangan keterampilan sosial, dan promosi nilai-nilai kebangsaan melalui media massa. Implikasi dari penelitian ini adalah perlunya pengembangan program-program pendidikan dan sosialisasi yang lebih efektif untuk meningkatkan kepedulian sosial dan kesadaran bela negara pada generasi muda. Dengan demikian, negara dapat memastikan bahwa generasi muda memiliki kesiapan dan komitmen untuk berperan aktif dalam memajukan dan melindungi keutuhan negara mereka.
Copyright (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PANCASILA SEBAGAI NORMA DALAM DASAR SISTEM HUKUM INDONESIA
Pancasila merupakan dasar negara Indonesia dan menjadi sumber hukum tertinggi dalam sistem hukum Indonesia. Sebagai landasan ideologis, Pancasila menjadi pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Hal ini tercermin dalam UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap peraturan harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai dalam Pancasila meliputi Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan, dan Keadilan Sosial. Kelima sila tersebut menjadi panduan dalam mewujudkan hukum yang adil dan menciptakan ketertiban sosial. Dalam peraturan hukum, semua kebijakan dan aturan yang dibuat oleh pemerintah atau lembaga negara lainnya harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Jika terdapat peraturan yang bertentangan, maka peraturan tersebut dianggap tidak sah dan bisa dibatalkan.Dengan demikian, Pancasila tidak hanya menjadi landasan moral dan etika bangsa, tetapi juga memiliki kedudukan yuridis sebagai pedoman tertinggi yang memayungi seluruh aturan hukum di Indonesia. Pancasila juga disebut sebagai sumber segala sumber hukum,kenapa? karena sudah mendapatkan legitimasi secara yuridis melalui TAP MPR Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang Republik Indonesia. Setelah reformasi, keberadaan Pancasila tersebut kembali dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan. Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum memberi makna bahwa sistem hukum nasional wajib berlandaskan Pancasila.
KORUPSI KOLUSI DAN NEPOTISME SEBAGAI PENYEBAB DISINTEGRASI BANGSA INDONESIA
Indonesia unik karena budaya, suku, agama, bahasa, dan adat istiadatnya yang beragam. Namun, individu-individu yang tidak bertanggung jawab yang berpotensi memecah belah atau menghancurkan bangsa Indonesia akhir-akhir ini membuat persatuan dan kesatuan Indonesia kian luntur. Korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah praktik yang dapat merusak Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian literatur untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang pengaruh KKN terhadap kerusakan bangsa Indonesia. Ketimpangan ekonomi yang signifikan, kesenjangan sosial, dan konflik dipicu oleh korupsi. Monopoli dan praktik bisnis tidak adil dihasilkan dari konspirasi antara pengusaha lokal dan pejabat pemerintah, yang mengganggu perekonomian. Karena ketidakpuasan atas keistimewaan yang diberikan kepada individu tertentu berdasarkan hubungan keluarga atau kedekatan pribadi, nepotisme sering kali memicu konflik internal dalam organisasi pemerintah dan masyarakat. Tindakan KKN berdampak buruk bagi semua pihak dan memperburuk perbedaan pendapatan antara orang kaya dan miskin. KKN dapat menyebabkan perbedaan ini semakin diperlebar karena uang didistribusikan secara tidak sehat dan tanpa mengikuti aturan ekonomi yang tepat.
EFEKTIVITAS UU NO. 8 TAHUN 1999 DALAM MELINDUNGI DATA PRIBADI KONSUMEN DI SEKTOR E-COMMERCE
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam melindungi data pribadi di sektor e-commerce. Perlindungan data pribadi menjadi isu penting karena semakin meningkatnya transaksi online yang melibatkan pengumpulan data pribadi oleh platform e-commerce yang digunakan. Penyalahgunaan data pribadi oleh pelaku usaha e-commerce dapat mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi bagi konsumen. Hal inilah yang dapat menyebabkan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap transaksi online. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur, di mana peneliti mengkaji berbagai sumber yang berasal dari penelitian sebelumnya dan peraturan hukum yang relevan. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai aspek dari UUPK yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, serta tantangan dan kelemahan dalam implementasinya di sektor e-commerce. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun UUPK memiliki kerangka hukum yang memberikan perlindungan kepada konsumen, masih terdapat kekurangan dalam hal spesifikasi untuk melindungi data pribadi yang lebih mendetail dan mekanisme penegakan hukum yang diterapkan dalam melindungi data pribadi konsumen secara efektif. Penelitian ini merekomendasikan bahwa perlu adanya revisi dan penguatan regulasi yang lebih komprehensif untuk menjawab tantangan perlindungan data pribadi di era digital, serta meningkatkan kesadaran konsumen mengenai hak-hak mereka terkait data pribadi.
PROFIL KETERAMPILAN KERJA SAMA PESERTA DIDIK DALAM PEMBELAJARAN PPKN BERBANTUAN MEDIA PEMBELAJARAN KARTU 3IN1
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan profil keterampilan kerja sama peserta didik kelas X dalam pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) berbantuan media pembelajaran kartu 3in1. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan melibatkan 19 siswa kelas X di SMA Labschool UPI sebagai subjek penelitian. Instrumen yang digunakan berupa angket dan observasi untuk mengukur tingkat kerja sama peserta didik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar peserta didik memiliki tingkat kerja sama yang tinggi dalam pembelajaran PPKn ketika menggunakan media kartu 3in1. Hal ini ditunjukkan oleh skor rata-rata angket kerja sama yang mencapai 83,15%. Selain itu, hasil observasi juga menunjukkan adanya peningkatan aktivitas dan interaksi positif antar peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa penggunaan media pembelajaran kartu 3in1 efektif dalam meningkatkan kemampuan kerja sama peserta didik dalam pembelajaran PPKn.
Copyright (c) 2025 Thoriq Abdul Aziz (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
PERANAN NORMA - NORMA DALAM MEMBENTUK SIKAP BERKARAKTER PESERTA DIDIK DI SEKOLAH SMK TRISAKTI PEMATANGSIANTAR
Tujuan penelitian ini untuk Untuk mengetahui perlunya mempelajari norma-norma bagi peserta didik serta untuk mengetahui peranan norma - norma dalam membentuk sikap berkarakter peserta didik. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, dengan pendekatan penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, lokasi penelitian di sekolah Pematang Siantar. Perlunya mempelajari norma-norma bagi peserta didik adalah untuk membentuk karakter yang baik, memiliki etika dan moral yang baik yang dapat dilaksanakan dan dilakukan dikehidupan sehari-hari bukan hanya dilakukan dilingkungan sekolah namun juga dalam bermasyarakat. Peranan norma-norma dalam membentuk sikap berkarakter peserta didik adalah untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam memberi keputusan atau bertingkah laku. Penumbuhan kesadaran peserta didik sebagai peningkatan terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah norma yang dapat membiasakan peserta didik dalam melakukan kegiatan yang positif. Pendidikan sebagai cara pendidik dalam memberikan respon kepada peserta didik baik di kelas maupun di luar kelas,dengan melakukan pembelajaran yang menyenangkan
Copyright (c) 2024 Sariaman Gultom, Imman Yusuf Sitinjak, Novi Silvia (Author) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0