Etika Profesi Sebagai Instrumen Manajemen Dalam Pengendalian Konflik Internal Dan Optimalisasi Kinerja Ekonomi Di Organisasi Pemerintah Daerah Tapanuli Utara

Abstract

Konflik internal dalam organisasi pemerintah daerah dapat menghambat kinerja ekonomi dan efektivitas pelayanan publik secara signifikan. Etika profesi aparatur sipil negara menjadi instrumen manajemen yang krusial dalam pengendalian konflik dan peningkatan kinerja organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh etika profesi terhadap pengendalian konflik internal dan kinerja ekonomi organisasi pemerintah daerah di Kabupaten Tapanuli Utara. Penelitian kuantitatif ini menggunakan pendekatan survei yang melibatkan aparatur sipil negara dari 42 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tapanuli Utara. Teknik pengambilan sampel menggunakan proportionate stratified random sampling dengan jumlah responden sebanyak 120 orang yang ditentukan berdasarkan formula Slovin. Analisis data menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dengan bantuan software SmartPLS 3.0. Variabel yang diukur meliputi etika profesi (variabel independen), pengendalian konflik internal (variabel mediasi), dan kinerja ekonomi organisasi (variabel dependen). Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika profesi berpengaruh signifikan terhadap pengendalian konflik internal (β = 0,687; t = 8,452; p < 0,001) dan kinerja ekonomi organisasi (β = 0,542; t = 6,783; p < 0,001). Pengendalian konflik internal juga berpengaruh signifikan terhadap kinerja ekonomi (β = 0,456; t = 5,921; p < 0,001) dan memediasi hubungan antara etika profesi dan kinerja ekonomi (β = 0,324; t = 4,567; p < 0,001) dengan efek mediasi parsial (VAF = 37,4%). Nilai rata-rata etika profesi ASN sebesar 4,12 dari skala 5,0 menunjukkan persepsi yang kuat terhadap implementasi nilai-nilai BerAKHLAK. Model penelitian mampu menjelaskan 68,7% varians pengendalian konflik internal (R² = 0,687) dan 73,2% varians kinerja ekonomi (R² = 0,732). Etika profesi merupakan instrumen manajemen yang efektif dalam mengendalikan konflik internal dan mengoptimalkan kinerja ekonomi organisasi pemerintah daerah. Penguatan nilai - nilai etika melalui sosialisasi berkelanjutan, sistem reward and punishment yang konsisten, pengembangan kepemimpinan transformasional, serta implementasi teknologi e-government dapat meningkatkan efektivitas organisasi dan kualitas pelayanan publik secara signifikan.