Antara Prosedur dan Substansi: Analisis Partisipasi Masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah di Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun

Abstract

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip kunci dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, namun implementasinya di tingkat akar rumput masih menghadapi berbagai kendala. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis proses perencanaan pembangunan daerah serta partisipasi masyarakat dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kecamatan Bandar Huluan, Kabupaten Simalungun. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara semi terstruktur, observasi, studi dokumentasi, dan kepustakaan terhadap informan yang dipilih secara purposive dan snowball, meliputi unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), camat, perangkat kecamatan, kepala desa, dan perwakilan masyarakat. Analisis data mengacu pada model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan simpulan/verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara prosedural formal, proses perencanaan pembangunan di tingkat desa dan kecamatan telah mengikuti Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017, namun sejumlah tahapan substantif—terutama pembahasan dan penetapan prioritas kegiatan secara bersama dalam forum musyawarah—belum sepenuhnya dilaksanakan. Partisipasi masyarakat dinilai masih rendah bila ditinjau dari empat ciri perencanaan partisipatif, yaitu fokus perencanaan, partisipatoris, sinergitas, dan legalitas. Dominasi elite desa dalam merumuskan daftar prioritas, minimnya sosialisasi, keterbatasan waktu musyawarah, dan sikap pesimistis masyarakat akibat usulan yang jarang terealisasi menjadi faktor utama rendahnya partisipasi. Penelitian ini merekomendasikan penyederhanaan tahapan perencanaan partisipatif, optimalisasi identifikasi kebutuhan mulai tingkat RT/RW, serta penguatan kapasitas aparat dan kader pembangunan desa